Lewati ke konten
Kementerian Haji dan Umrah: Fluktuasi Kurs Sudah Diantisipasi
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengaku telah mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan riyal Arab Saudi sejak awal. Hal ini diklaim tidak akan mempengaruhi besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026. Menurut Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, pergerakan kurs telah diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak beberapa bulan lalu.
“Kami tidak terlibat langsung dalam pengelolaan risiko kurs karena itu kewenangan BPKH,” ujar Irfan Yusuf setelah rapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026. Pernyataan ini datang di tengah kekhawatiran masyarakat soal kenaikan biaya haji akibat pelemahan rupiah. Tahun sebelumnya, BPIH sempat turun sekitar Rp 2 juta, sehingga muncul pertanyaan apakah tren tersebut dapat bertahan.
Efisiensi Belanja dan Penurunan Biaya Konsumsi Jemaah
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, upaya menahan beban biaya jemaah juga dilakukan melalui efisiensi belanja, terutama pada pos konsumsi. Tahun ini, biaya konsumsi jemaah ditekan dari 40 riyal menjadi 36 riyal per orang per hari. Rinciannya, makan pagi sebesar 10 riyal, sedangkan makan siang dan malam masing-masing 13 riyal.
Menurut Dahnil, penurunan harga tidak diikuti penurunan kualitas. Justru, gramasi dan mutu makanan ditingkatkan. “Kualitasnya naik, tapi harganya bisa kita turunkan karena kita pastikan prosesnya tanpa rente, tanpa korupsi, tanpa cashback,” ujar Dahnil. Ia menegaskan, hasil efisiensi anggaran tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan perhajian.
Pencegahan Penyimpangan Dana Haji
Seluruh dana sisa, kata Dahnil, harus dikembalikan ke BPKH agar tidak menggerus keuangan haji secara tidak transparan. Untuk mencegah penyimpangan, Kementerian Haji dan Umrah mendorong pengaturan insentif bagi aparatur sipil negara yang berhasil melakukan efisiensi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana haji digunakan dengan sebaik-baiknya.
Kemenhaj juga mengungkap adanya dugaan penyalahan dana efisiensi oleh beberapa ASN. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan jemaah haji. Oleh karena itu, Kemenhaj berkomitmen untuk memantau dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana haji.
Prospek Biaya Haji 2026 dan Tantangan Masa Depan
Dengan adanya strategi efisiensi dan pengelolaan risiko kurs yang matang, Kemenhaj optimis bahwa BPIH 2026 tetap stabil meskipun adanya fluktuasi nilai tukar. Namun, tantangan masih ada, seperti pengendalian biaya operasional dan peningkatan kualitas pelayanan jemaah.
Kemenhaj juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Ini penting untuk memastikan bahwa jemaah haji tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti pelemahan rupiah atau fluktuasi kurs.
Kesimpulan
Meski rupiah melemah, Kementerian Haji dan Umrah berhasil menjaga stabilitas BPIH 2026 melalui strategi efisiensi dan pengelolaan risiko kurs yang matang. Dengan dukungan dari BPKH dan transparansi yang ditingkatkan, diharapkan biaya haji tetap terjangkau bagi jemaah. Namun, tantangan masih ada, dan Kemenhaj harus terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.
