Prabowo Subianto Turut Menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di WEF 2026
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Acara ini dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga menjadi inisiator dan pemimpin Dewan Perdamaian.
Penandatanganan piagam ini dilakukan di Congress Hall, Davos, Kamis siang waktu setempat. Presiden Prabowo, mengenakan setelan jas dan peci hitam, duduk di sisi kiri Presiden Trump, sementara Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, duduk di sisi kanan. Ketiga pemimpin tersebut melakukan penandatanganan secara bersamaan, menandakan resmi terbentuknya Dewan Perdamaian Gaza sebagai organisasi internasional.
Selama acara, Presiden Trump sempat mengeluarkan humor di hadapan awak media, membuat Presiden Prabowo dan PM Orban tertawa ringan. Trump juga diamati saat Prabowo membubuhkan tanda tangan di atas piagam. Setelah penandatanganan selesai, Trump menjabat tangan dan menepuk punggung Prabowo, seakan memperlihatkan hubungan baik antara kedua pemimpin.
Daftar Negara yang Turut Menandatangani Piagam Dewan Perdamaian
Selain Indonesia dan Hungaria, sejumlah negara juga ikut menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza. Berikut daftar negara-negara yang terlibat:
- Bahrain
- Maroko
- Argentina
- Armenia
- Azerbaijan
- Belgia
- Bulgaria
- Mesir
- Yordania
- Kazakhstan
- Republik Kosovo
- Mongolia
- Pakistan
- Paraguay
- Qatar
- Arab Saudi
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Uzbekistan
Ketika penandatanganan selesai, Presiden Trump menyaksikan Presiden Prabowo dan PM Orban memperlihatkan dokumen yang sudah mereka tandatangani.
Tujuan Indonesia dalam Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bertujuan untuk menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solutions), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Indonesia akan menggunakan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah. Dewan Perdamaian Gaza, yang dibentuk oleh Trump, merupakan tindak lanjut atas Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump telah mengumumkan rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sejak minggu lalu dan mengundang pemimpin sejumlah negara untuk bergabung. Dewan Perdamaian Gaza ini dapat menjadi “otoritas sementara” di Gaza, Palestina, yang di antaranya bertugas untuk mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk rakyat Palestina di Gaza.
Proses Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dan Peran Trump
Dewan Perdamaian Gaza adalah inisiatif yang dikemukakan oleh Presiden Trump sebagai upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza. Rencana ini didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, yang mendorong pembentukan mekanisme internasional untuk mengawasi proses perdamaian.
Trump menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan berperan sebagai “otoritas sementara” yang bertanggung jawab atas mobilisasi sumber daya internasional untuk rakyat Palestina. Ini termasuk bantuan kemanusiaan, rekonstruksi infrastruktur, dan pemulihan tata kelola sipil yang sah.
Penandatanganan piagam ini juga menunjukkan komitmen global untuk mencari solusi damai di Gaza, dengan dukungan dari berbagai negara yang berbeda latar belakang politik dan geografis. Indonesia, sebagai negara non-blok, berperan penting dalam mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan.





