Lewati ke konten
Pendahuluan: Banjir yang Menyita Nyawa dan Menghancurkan Infrastruktur
Hujan deras yang melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak 22 Januari 2026 telah mengungkap kerentanan sistem penanggulangan bencana di ibu kota. Banjir yang merendam ratusan RT, mengganggu transportasi, dan memaksa evakuasi warga lanjut usia bukan hanya masalah cuaca, tetapi juga krisis infrastruktur yang telah lama ditunda. Dalam artikel ini, kami mengungkap dampak sebenarnya, analisis sistemik, dan pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas krisis ini.
Banjir Jakarta: Data dan Dampak yang Menyedihkan
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menunjukkan skala banjir yang mengejutkan. Hingga Sabtu, 24 Januari 2026, 90 RT dan 9 ruas jalan masih tergenang, dengan ketinggian air mencapai 120 cm di sejumlah titik. Jakarta Barat menjadi wilayah paling terdampak dengan 51 RT terendam di 11 kelurahan, termasuk Duri Kosambi dan Rawa Buaya.
Di Jakarta Timur, banjir merendam 25 RT dengan titik terparah di Cawang dan Cililitan. Jakarta Selatan mencatat 7 RT terendam dengan genangan tertinggi 2 meter di Pejaten Timur. Sementara itu, Jakarta Utara tercatat 7 RT terendam di Kapuk Muara, dan Jakarta Pusat tidak dilaporkan terdampak.
Data terbaru pada Minggu pagi, 25 Januari, menunjukkan penurunan jumlah RT terendam menjadi 19, tetapi masih ada 15 RT di Jakarta Timur yang tergenang dengan ketinggian air mencapai 140 cm di Bidara Cina. Evakuasi masih berlangsung dengan ratusan warga mengungsi di mushola, balai warga, dan kantor.
Bekasi: Kota yang Terendam dan Infrastruktur yang Gagal
Banjir tidak hanya mengganggu Jakarta, tetapi juga meluas ke Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi mencatat sembilan kecamatan terdampak, dengan titik terparah di Perumahan Jatibening Permai, Kecamatan Pondok Gede, dengan ketinggian air mencapai 150 cm. Wilayah lain yang terdampak termasuk Rawalumbu, Jati Asih, Bekasi Utara, dan Medan Satria.
Insiden kritis terjadi di Kali Abang Rorotan, di mana satu unit rumah rusak akibat atap roboh. Dua warga lanjut usia dievakuasi di Kecamatan Bekasi Timur. Meski kondisi mulai berangsur surut, BPBD mengimbau warga tetap waspada terhadap hujan susulan.
Analisis menunjukkan bahwa banjir di Bekasi bukan hanya akibat curah hujan, tetapi juga keterbatasan infrastruktur drainase. Sistem saluran yang tidak mampu menampung air hujan, kombinasi dengan pembangunan perumahan yang tidak memenuhi standar, dan penambahan lahan dengan pembukaan hutan menjadi faktor utama.
Transportasi Publik: Sistem yang Terganggu
Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga mengganggu mobilitas warga. PT Transjakarta melakukan pengalihan, perpendekan, hingga penghentian sementara sejumlah rute pada Sabtu, 24 Januari 2026. Koridor yang terdampak antara lain Koridor 3, 3F, 2A, 4, serta sejumlah layanan Mikrotrans di Jakarta Barat dan Selatan.
Penyesuaian rute juga dipengaruhi proyek infrastruktur di beberapa ruas jalan. Transjakarta menyatakan terus berkoordinasi agar layanan dapat kembali normal seiring surutnya banjir. Namun, pertanyaan mengapa sistem transportasi yang seharusnya tahan banjir tetap terganggu tetap menimbulkan keraguan.
Sistem transportasi yang terganggu bukan hanya masalah logistik, tetapi juga dampak ekonomi. Warga yang terpaksa berjalan kaki atau menggunakan transportasi alternatif menghadapi biaya tambahan. Untuk warga dengan pendapatan rendah, ini bisa menjadi beban yang berat.
Evakuasi dan Pelestarian Nyawa: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Evakuasi warga lanjut usia di Bekasi dan ratusan warga yang mengungsi di Jakarta menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana masih memiliki celah. Meskipun BPBD telah mengerahkan personel, pertanyaan mengapa evakuasi tidak dilakukan lebih cepat masih menjadi isu.
Data menunjukkan bahwa ratusan warga masih mengungsi di mushola, balai warga, dan kantor. Mushola Nurul Ikhsan RT 006/01 menampung 18 jiwa, Balai Warga RT 09/02 di Rawa Buaya menampung 25 jiwa, dan Kantor JNE Kembangan Selatan menampung 82 jiwa. Aula Kelurahan Bidara Cina menampung 107 jiwa.
Pertanyaan yang menguat adalah, mengapa sistem evakuasi tidak lebih efisien? Mengapa warga harus mengungsi di tempat-tempat yang tidak dirancang untuk evakuasi? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami warga?
Krisis Infrastruktur: Masalah yang Bertahun-Tahun
Banjir ini bukan hanya masalah cuaca, tetapi juga krisis infrastruktur yang telah lama ditunda. Sistem saluran yang tidak mampu menampung air hujan, kombinasi dengan pembangunan perumahan yang tidak memenuhi standar, dan penambahan lahan dengan pembukaan hutan menjadi faktor utama.
Analisis menunjukkan bahwa Jakarta dan Bekasi telah mengalami banjir berulang kali dalam tahun-tahun terakhir. Namun, upaya penanggulangan bencana masih belum memadai. Proyek infrastruktur drainase yang ditunda, pembangunan yang tidak memenuhi standar, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah utama.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengapa pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah banjir? Mengapa proyek-proyek yang sudah direncanakan tidak segera dilaksanakan? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami warga?
Kesimpulan: Banjir Jakarta-Bekasi 2026 sebagai Pelajaran
Banjir Jakarta-Bekasi 2026 bukan hanya masalah cuaca, tetapi juga krisis infrastruktur, sistem penanggulangan bencana, dan koordinasi pemerintah. Data menunjukkan dampak yang menyedihkan, dengan ratusan RT terendam, transportasi terganggu, dan warga terpaksa mengungsi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengapa sistem penanggulangan bencana masih memiliki celah? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami warga? Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir seperti ini di masa depan?
Banjir ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem penanggulangan bencana harus diperkuat, infrastruktur harus diperbaiki, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dioptimalkan. Hanya dengan demikian, banjir seperti ini bisa dihindari di masa depan.
