Krisis Berkelanjutan: 41 Korban Banjir Bandang Sumut Masih Hilang, Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas

Bencana Banjir dan Longsor di Sumut: Dua Bulan Pasca-Kejadian, Korban Masih Tersembunyi

Dua bulan setelah banjir dan tanah longsor melanda Sumatra Utara, situasi bencana masih menjadi perhatian utama. Hingga saat ini, 41 orang masih dinyatakan hilang, sementara jumlah korban meninggal yang telah ditemukan mencapai 375 jiwa. Data ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumatra Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, pada Minggu (25/1/2026).

Kejadian ini menjadi salah satu bencana alam terbesar yang pernah melanda Sumut dalam dekade terakhir. Banjir dan longsor yang terjadi pada awal tahun ini telah merenggut banyak nyawa, menghancurkan infrastruktur, dan mengungsi ribuan warga. Meski upaya pencarian korban masih berlangsung, pemerintah daerah terus berusaha untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak.

Rincian Korban Berdasarkan Wilayah: Tapanuli Tengah Terparah

Berdasarkan data yang disajikan BPBD Sumut, korban meninggal dan hilang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumatra Utara. Berikut adalah rincian lengkapnya:

• Tapanuli Utara: 36 meninggal, 2 hilang
• Tapanuli Tengah: 130 meninggal, 34 hilang (wilayah terparah)
• Tapanuli Selatan: 93 meninggal, 4 hilang
• Humbang Hasundutan: 10 meninggal, 1 hilang
• Sibolga: 55 meninggal
• Padangsidimpuan: 1 meninggal
• Pakpak Bharat: 2 meninggal
• Medan: 12 meninggal
• Langkat: 16 meninggal
• Deliserdang: 17 meninggal
• Nias Selatan: 1 meninggal
• Nias: 2 meninggal

Data ini menunjukkan bahwa Tapanuli Tengah menjadi wilayah paling terparah, dengan jumlah korban meninggal dan hilang yang paling tinggi. Banjir bandang dan tanah longsor di daerah ini telah menghancurkan rumah-rumah warga dan memotong akses jalan utama.

Ribuan Warga Masih Mengungsi, Kondisi Pengungsian Masih Kritis

Selain korban jiwa, bencana ini juga telah mengungsi ribuan warga. Hingga saat ini, masih ada sejumlah lokasi pengungsian yang beroperasi di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Berikut adalah rincian pengungsian terdata:

• SMAN 1 Tukka, Kecamatan Tukka: 645 jiwa
• SDN 2 Sipange, Kecamatan Tukka: 162 jiwa
• Simpang Sipange (Tanah Merah), Kecamatan Tukka: 564 jiwa
• Gereja HKBP Batu Bolon, Kecamatan Sitahuis: 111 jiwa
• Kebon Pisang, Kecamatan Badiri: 135 jiwa
• Posko Aek Horsik, Kecamatan Badiri: 348 jiwa
• Desa Marsada, Kecamatan Batang Toru (Tapanuli Selatan): 298 jiwa

Kondisi di lokasi pengungsian masih kritis. Beberapa warga masih berharap untuk kembali ke rumah mereka, namun banyak yang masih takut karena risiko longsor dan banjir yang masih tinggi. Pemerintah daerah terus berusaha untuk menyediakan bantuan logistik dan fasilitas kesehatan bagi pengungsi.

Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas, Status Bencana Berubah

Menurut Sri Wahyuni, sebagian besar daerah telah menetapkan status transisi dari darurat ke pemulihan. Namun, beberapa wilayah masih memerlukan penanganan bencana yang lebih intensif. BPBD Sumut juga terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan yang rusak.

“Pemulihan akses jalan, jembatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas agar aktivitas warga bisa kembali berjalan,” ujarnya. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menyediakan bantuan logistik dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak.

Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk memulihkan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan komunikasi. Beberapa wilayah masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur, sehingga upaya pemulihan ini menjadi sangat penting.

Kesimpulan dan Tanggapan Masyarakat

Bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara telah menunjukkan betapa pentingnya persiapan dan mitigasi bencana. Meski upaya pemulihan sudah berlangsung, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat di wilayah terdampak masih memerlukan bantuan yang lebih besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat luas.

Beberapa warga mengungkapkan kekecewaan terhadap kecepatan penanganan bencana. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat lebih cepat dalam memberikan bantuan dan memulihkan infrastruktur. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah lebih serius dalam mengelola dan mencegah bencana alam di masa depan.

Krisis ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana. Dengan adanya upaya pemulihan yang lebih terarah dan bantuan yang lebih cepat, diharapkan kondisi di wilayah terdampak dapat kembali normal secepat mungkin.