Lewati ke konten
Pers Media vs. Pemerintah: Konfrontasi yang Tak Bisa Dihindari
Tempo, salah satu media independen terkemuka di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menuduh media tersebut sebagai “antek asing” yang tidak mendukung program pemerintah. Tuduhan ini diajukan dalam taklimat di Istana Negara pada 15 Januari 2026, dihadapan seribu guru besar dan rektor universitas. Prabowo mengaku bahwa media seperti Tempo tidak pernah mengupas keberhasilan pemerintah, termasuk dalam program swasembada pangan.
Setri Yasra, pemimpin redaksi Tempo, menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa pers yang baik harus menjalankan peran sebagai “watchdog” atau pengawas pemerintah. “Pers menjadi perpanjangan tangan publik untuk mengontrol pemerintah,” ujarnya. Setri menegaskan bahwa Tempo telah meliput berbagai program pemerintah, termasuk proyek food estate sejak era SBY, Jokowi, hingga Prabowo.
Tuduhan Intervensi Asing: Apa yang Sebenarnya?
Prabowo menuduh bahwa pengaruh asing telah menyusup ke media Indonesia, dengan Tempo sebagai salah satu contoh. Dalam pidatonya, Prabowo meminta para akademikus untuk mendukung pemerintah dalam menangkal intervensi asing. Namun, Setri menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Tempo telah berulang kali meliput program pemerintah, termasuk swasembada pangan.
Tempo juga menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Media Development Investment Fund (MDIF), organisasi Amerika Serikat yang didanai oleh George Soros. Setri menegaskan bahwa MDIF tidak mencampuri kebebasan redaksi Tempo. “Kami memilih MDIF karena mereka berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan independensi ruang redaksi,” ujarnya.
Fakta vs. Narasi: Apa yang Sebenarnya Diliput?
Tempo telah mempublikasikan laporan-laporan yang menguji klaim pemerintah. Setri menjelaskan bahwa setiap liputan Tempo didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan telah melewati verifikasi. “Produk jurnalistik yang tayang di seluruh platform Tempo adalah fakta yang terjadi di lapangan dan telah melewati verifikasi serta dilengkapi dengan coverboth side,” kata Setri.
Dalam laporan Tempo berjudul “Mengapa Prabowo Menuduh Tempo sebagai Antek Asing,” media ini menjelaskan bahwa mereka telah meliput berbagai program pemerintah, termasuk proyek food estate. Tempo juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menyimpang dan mengapresiasinya jika program itu baik dan bermanfaat.
Implikasi Politik: Bagaimana Masyarakat Merespon?
Tuduhan Prabowo terhadap Tempo tidak hanya berdampak pada media, tetapi juga pada kebebasan pers di Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendukung kebebasan pers atau hanya ingin mengontrol media yang kritis. Setri menegaskan bahwa Tempo tidak akan menjadi corong atau oposisi pemerintah, tetapi akan tetap menjalankan peran sebagai media independen.
Dalam era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat. Masyarakat perlu lebih selektif dalam menilai informasi yang mereka konsumsi. Tempo, sebagai media independen, terus berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
