Thomas Djiwandono Resmi Dipilih Jadi Deputi Gubernur BI: Keterkaitan dengan Prabowo, Profesionalisme, dan Tantangan Baru

Pemilihan Thomas Djiwandono: Proses dan Kontroversi

Komisi XI DPR RI secara resmi telah menetapkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Yuda Agung yang mengundurkan diri. Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI pada Senin, 26 Januari 2026, dan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 27 Januari 2026.

Kepemilihan Thomas Djiwandono tidak lepas dari kontroversi terkait keterkaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pamannya. Meskipun demikian, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan bahwa proses pemilihan ini didasarkan pada profesionalisme dan akseptabilitas politik, bukan hubungan kekerabatan.

Kriteria dan Keunggulan Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono berhasil mengungguli dua kandidat lainnya, yakni Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI) dan Solikin M. Juhro (Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI). Keputusan ini didasarkan pada beberapa kriteria utama:

• Visi Strategis: Thomas Djiwandono dinilai mampu memaparkan visi strategis yang kuat, terutama terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
• Kapasitas Profesional: Penjelasan Thomas selama uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dinilai sangat memuaskan.
• Akseptabilitas Politik: Thomas Djiwandono dianggap sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik di Komisi XI DPR RI.
• Profesionalisme: Pernyataan penutup Thomas yang menekankan profesionalisme dinilai menguatkan posisinya.

Tantangan dan Harapan Baru

Sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi:

• Stabilitas Ekonomi: Memastikan stabilitas ekonomi di tengah dinamisitas global dan internal.
• Sinergi Kebijakan: Mendorong sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan BI.
• Keterkaitan Politik: Menghadapi spekulasi terkait keterkaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan menjaga independensi BI.

Reaksi dan Tanggapan

Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, menegaskan bahwa Bank Indonesia bekerja berdasarkan Undang-Undang dengan prinsip kolektif kolegial dalam Dewan Gubernur. Hal ini berarti keputusan tidak diambil secara individual, melainkan melalui konsensus.

Misbakhun juga menambahkan bahwa penekanan Thomas pada profesionalisme dalam pernyataan penutupnya dinilai sangat menguatkan posisinya. “Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat. Yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Djiwandono,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa pihak masih meragukan keputusan ini, terutama terkait keterkaitan Thomas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Misbakhun menegaskan bahwa proses pemilihan ini telah dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kriteria profesional.