Pemerintah Lebar Defisit APBN 3% untuk Hindari Krisis Ekonomi Seperti 1998

Jakarta – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran negara hingga mendekati ambang batas 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Keputusan ini diambil setelah pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren perlambatan yang memprihatinkan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, langkah ini bukan pilihan mudah, tetapi menjadi keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Defisit APBN 2025 Mencapai 2,92% PDB

Data yang dirilis menunjukkan bahwa realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun, atau setara 2,92 persen PDB. Angka ini melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB. Menariknya, realisasi ini hampir menyentuh batas maksimal defisit 3 persen yang diatur dalam undang-undang.

Di sisi lain, APBN 2026 telah disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen, namun opsi tersebut akan memaksa penghentian sejumlah program belanja negara yang penting.

Kebijakan Counter Cyclical untuk Mendukung Pertumbuhan

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan counter cyclical, yaitu meningkatkan belanja pemerintah melalui program bantuan sosial dan pemberian insentif pajak. Langkah ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih kuat di tengah tren perlambatan yang sedang menghantam Indonesia.

Menurut Purbaya, jika pemerintah memutuskan untuk memangkas belanja negara, ekonomi akan semakin jatuh. “Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba,” ucap Bendahara Negara itu.

Kritik dan Tanggapan dari Pemerintah

Keputusan pemerintah untuk memperlebar defisit APBN menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini adalah cost yang harus dibayar untuk membalikkan arah ekonomi. “Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus,” tambahnya.

Sementara itu, analis ekonomi menilai bahwa langkah pemerintah perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu. Namun, mereka juga mendorong pemerintah untuk tetap memantau defisit agar tidak melebihi batas yang aman.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Artikel ini disarikan dari berbagai sumber berita nasional. Seluruh penyajian dan analisis merupakan pendapat menurut cara pandang kami, tanpa bermaksud menyudutkan atau merugikan pihak manapun.