Wali Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) Rico Waas membuka kemungkinan menjerat pidana Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja yang diduga menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp1,2 miliar untuk judi online dan kepentingan pribadi. Menurut Rico, tindakan yang dilakukan Almuqarrom bertentangan dengan nilai dan etika ASN karena tidak mencerminkan perilaku yang baik serta menguntungkan diri sendiri. Atas dasar itu, Pemko Medan menjatuhkan sanksi non-job atau dinonaktifkan dari jabatan struktural.
“Kalau untuk pidananya, mungkin kami akan serahkan ke aparat penegak hukum. Nanti akan kami konsultasikan ke aparat penegak hukum,” kata Rico Waas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/1). Rico menyatakan saat ini Pemkot Medan masih fokus pada penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Sementara untuk ranah pidana, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum setelah dilakukan konsultasi lebih lanjut.
### Tindakan Camat Medan Maimun
Keputusan menonaktifkan Almuqarrom dari jabatan eselon dilakukan karena yang bersangkutan melanggar disiplin ASN. Berdasarkan hasil penelusuran inspektorat, Almuqarrom Natapradja telah menggunakan dana dari kartu kredit pemerintah tersebut untuk judi online dan kepentingan pribadi sejak 2024. “Saya lihat secara garis besar dari 2024 dia gunakan untuk judol dan kepentingan pribadinya. Dan dalam pemeriksaan inspektorat, yang bersangkutan juga mengakui perbuatannya,” ujar Rico.
Terkait kemungkinan dugaan kewajiban utang kepada pihak perbankan akibat penggunaan kartu kredit pemda itu, Rico menegaskan hal itu berada di luar kewenangan pemerintah daerah. “Kalau terutangnya kepada perbankan, itu kami serahkan kepada perbankan untuk menindaklanjuti. Ranah Pemko Medan adalah disiplin ASN,” ujarnya.
### Dampak pada Pemerintah Daerah
Menurut Rico, kasus ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemko Medan dan peringatan bagi seluruh ASN agar tidak terlibat dalam praktik serupa. Ia menilai perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintah daerah. “Ini salah satu bagian dari contoh yang kita lihat dan menjadi bahan evaluasi Pemko Medan. Dan saya selalu mengingatkan kepada rekan rekan ASN untuk tidak terlibat dengan hal hal seperti ini. Jangan sampai diulangi, ini menjadi contoh besar. Karena mencoreng nama Pemerintah Kota Medan. Mempermalukan pengabdian kita kepada negara. Ini juga mempermalukan diri sendiri dan keluarga,” tegas Rico.
### Analogi dengan Dunia Nyata
Tindakan Camat Medan Maimun dapat diibaratkan seperti seorang pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran serius di lapangan. Meskipun pemain tersebut memiliki kemampuan yang baik, tetapi pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan timnya kalah dan mencoreng nama baik tim. Begitu juga dengan tindakan Almuqarrom, yang dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah dan merugikan masyarakat.
### Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa yang dilakukan Camat Medan Maimun?
Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja diduga menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp1,2 miliar untuk judi online dan kepentingan pribadi.
Apa sanksi yang diberikan kepada Almuqarrom?
Almuqarrom dinonaktifkan dari jabatan struktural dan sanksi non-job.
Apa dampak dari tindakan Almuqarrom?
Tindakan Almuqarrom dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah dan merugikan masyarakat.
Apa yang dilakukan Pemko Medan?
Pemko Medan masih fokus pada penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan menyerahkan ranah pidana kepada aparat penegak hukum.
Dalam kasus ini, Pemko Medan harus lebih serius dalam mengawasi penggunaan dana pemerintah daerah dan meningkatkan disiplin ASN. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aware dan kritis terhadap tindakan pejabat pemerintah daerah. Dengan demikian, kita dapat mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Artikel ini disarikan dari berbagai sumber berita nasional. Seluruh penyajian dan analisis merupakan pendapat menurut cara pandang kami, tanpa bermaksud menyudutkan atau merugikan pihak manapun.





