Ahok: Tidak Ada Temuan Kemahalan Sewa Kapal dan Terminal BBM, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Baru-baru ini, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, membuat pernyataan yang menarik perhatian publik. Ia mengatakan bahwa selama menjabat, dirinya tidak pernah menerima laporan mengenai kerugian negara ataupun penyimpangan terkait penyewaan kapal dan terminal bahan bakar minyak (BBM). Laporan tersebut biasanya diterbitkan oleh lembaga auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ahok menegaskan bahwa tidak pernah ada laporan temuan BPK dan BPKP soal kemahalan sewa terminal dan sewa kapal selama ia duduk di dewan komisaris.

Latar Belakang Kasus

Untuk memahami konteks pernyataan Ahok, perlu dipahami bahwa kasus ini terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu terdakwa, Kerry Adrianto Riza, didakwa memperkaya diri sebesar Rp3,07 triliun pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 17 tersangka lainnya, yang didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

Menariknya, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun. Ia mengaku tidak memahami dasar perhitungan kerugian tersebut, mengingat kinerja keuangan Pertamina justru mencatat rekor positif di akhir masa jabatannya. “Terus terang, saya juga tidak mengerti kerugian Rp285 triliun itu perhitungannya bagaimana? Yang pasti, di tahun terakhir saya menjadi komisaris utama, Pertamina untung USD4,7 miliar,” katanya.

Analogi yang Menarik

Untuk memahami skala kerugian yang diklaim, bayangkan sebuah perusahaan besar seperti Pertamina sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar di lautan. Jika kapal tersebut mengalami kebocoran, maka kerugian yang timbul tidak hanya tergantung pada ukuran kebocoran, tetapi juga pada kemampuan kapal untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus Pertamina, keputusan penyewaan kapal dan terminal BBM dapat diibaratkan sebagai upaya untuk memperbaiki kebocoran tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi.

Di balik layar, keputusan ini didasari oleh kondisi aset Pertamina yang sudah menua dan keterbatasan anggaran untuk peremajaan. Ahok menilai keputusan penyewaan kapal dan terminal BBM adalah langkah yang wajar dan logis secara bisnis. Menurutnya, langkah tersebut didasari oleh kondisi aset Pertamina yang sudah menua dan keterbatasan anggaran untuk peremajaan. “Ketika saya masuk di dekom, kapal-kapal dan kilang Pertamina itu sudah banyak yang tua. Saya bilang, sebetulnya kalau Pertamina mau untung, harus investasi di kapal-kapal yang muda dan kapasitasnya besar, tapi Pertamina tidak punya uang,” ujarnya.

Dampak dan Implikasi

Ironisnya, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan auditor internal dalam mendeteksi potensi kerugian negara. Jika memang tidak ada temuan kemahalan sewa kapal dan terminal BBM, maka apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kesalahan dalam perhitungan atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan penyewaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Lebih mengejutkan lagi, kuasa hukum terdakwa, Patra M Zen, menilai dakwaan jaksa semakin lemah setelah kesaksian Ahok. “Tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa kliennya terbukti bersalah atau ada perbuatan melawan hukum dalam perkara yang didakwakan oleh kejaksaan,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa kasus ini masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan kebenaran sebenarnya perlu diungkapkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Artikel ini disarikan dari berbagai sumber berita nasional. Seluruh penyajian dan analisis merupakan pendapat menurut cara pandang kami, tanpa bermaksud menyudutkan atau merugikan pihak manapun.