Lewati ke konten
Pendahuluan: Indonesia di Panggung Diplomasi Internasional
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dokumen Board of Peace (BoP) di World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, sebagai langkah Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya perdamaian di Gaza. Keikutsertaan ini bukan hanya simbolik, melainkan refleksi dari komitmen Indonesia dalam diplomasi multilateral dan peran aktif di panggung global.
BoP, inisiatif Presiden Donald Trump, dirancang sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Indonesia, bersama tujuh negara lainnya (Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab), bergabung untuk mendukung solusi dua negara dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Analisis Strategi Diplomasi Indonesia
Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa keanggotaan Indonesia didorong oleh komitmen untuk mendukung proses perdamaian yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Ini menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini membela kemerdekaan Palestina.
Menurut Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Mulachela, tujuan utama adalah:
- Mendorong penghentian kekerasan
- Melindungi warga sipil
- Memperluas akses bantuan kemanusiaan
- Biaya Keanggotaan: Bloomberg melaporkan bahwa negara-negara diminta membayar lebih dari satu miliar dolar AS untuk kursi permanen. Namun, Nabyl menegaskan bahwa keanggotaan tidak mengharuskan pembayaran, terutama bagi yang tidak permanen.
- Kedudukan Palestina: Ada kekhawatiran bahwa BoP mungkin menjadi alat politik Trump untuk mengendalikan narasi perdamaian tanpa memastikan hak Palestina.
- Efektivitas BoP: Apakah mekanisme ini akan berhasil menghentikan kekerasan secara permanen atau hanya menjadi solusi sementara?
Keikutsertaan ini juga merupakan bagian dari upaya diplomatik lebih luas untuk memastikan stabilitas kawasan dan perlindungan warga sipil. Indonesia akan berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan lembaga internasional untuk memastikan BoP berjalan efektif dan selaras dengan mandat PBB.
Tantangan dan Kontroversi di Balik BoP
Meskipun Prabowo mengklaim bahwa penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang dan bantuan kemanusiaan masuk dalam jumlah besar, ada beberapa kontroversi yang perlu dianalisis:
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan keanggotaannya untuk menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina yang legitimate.
Peran Indonesia dalam Solusi Dua Negara
Indonesia telah lama mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Gaza. Keikutsertaan dalam BoP adalah langkah konkret untuk memastikan proses transisi perdamaian mengarah pada solusi ini.
Prabowo menekankan bahwa perdamaian yang ingin dicapai bukan dalam bentuk pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak Palestina tidak terabaikan dalam proses perdamaian.
Indonesia juga akan berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan lembaga internasional untuk memastikan BoP berjalan efektif dan selaras dengan mandat PBB. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpartisipasi secara simbolik, tetapi juga aktif dalam memastikan keberhasilan inisiatif ini.
Kesimpulan: Indonesia di Persimpangan Diplomasi
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP adalah langkah strategis yang menunjukkan komitmen negara dalam diplomasi multilateral dan peran aktif di panggung global. Meskipun ada tantangan dan kontroversi, Indonesia telah menunjukkan keberanian untuk berpartisipasi dalam upaya perdamaian di Gaza.
Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan keanggotaannya untuk menyuarakan posisi prinsipil dan mendorong langkah-langkah konkret menuju gencatan senjata yang berkelanjutan serta proses perdamaian yang adil. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpartisipasi secara simbolik, tetapi juga aktif dalam memastikan keberhasilan inisiatif ini.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tidak terabaikan dalam proses perdamaian.
