Lewati ke konten
Indonesia Ikut Forum Perdamaian Gaza, Apa Tujuannya?
Indonesia secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, inisiatif baru yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum, Davos, Swiss. Keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto, yang hadir bersama 21 negara lainnya dalam penandatanganan piagam dewan tersebut.
Menurut Prabowo, keanggotaan Indonesia di forum ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza. Ia mengaku bahwa situasi kemanusiaan di wilayah tersebut telah menunjukkan peningkatan positif, dengan bantuan internasional yang terus mengalir.
“Indonesia siap ikut serta dalam upaya ini karena kami peduli dengan kemanusiaan dan stabilitas dunia,” ujar Prabowo kepada media.
Proses Pembentukan Dewan Perdamaian: Apa yang Diketahui?
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dilakukan dengan cepat namun melalui konsultasi intensif. Indonesia, bersama Arab Saudi, UEA, Qatar, Turkiye, dan negara-negara Muslim lainnya, sepakat untuk bergabung.
Sugiono menekankan bahwa dewan ini bukan alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan upaya tambahan untuk menciptakan stabilitas di Gaza. Ia juga mengungkapkan bahwa keanggotaan terbatas selama tiga tahun, kecuali negara membayar US$ 1 miliar untuk status permanen.
- Dewan Perdamaian dipimpin oleh Trump sebagai ketua pertama
- Anggota eksekutif termasuk Tony Blair, Jared Kushner, dan Steve Witkoff
- Norwegia dan Swedia menolak undangan
- Italia dan Prancis menolak atas alasan konstitusi dan ekonomi
Reaksi Internasional: Siapa yang Setuju, Siapa yang Menolak?
Reaksi terhadap Dewan Perdamaian Gaza beragam. Beberapa negara seperti Kanada dan Ukraina masih mengevaluasi undangan, sementara negara lain seperti Jerman dan Inggris belum mengambil sikap publik.
Paus Leo, kritikus kebijakan Trump, sedang mengevaluasi undangan tersebut. Di sisi lain, Italia menolak karena dianggap melanggar konstitusi, sementara Prancis diancam tarif 200% jika tidak bergabung.
Ukraina menolak karena sulit bekerja sama dengan Rusia dalam dewan yang sama.
Indonesia dan Komitmen Perdamaian Dunia
Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam diplomasi kemanusiaan, melihat keanggotaan ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan solusi dua negara di Palestina. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, ini adalah langkah konkret yang lama dinantikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa tujuan utama adalah mempercepat proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Indonesia juga berkomitmen untuk rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
“Kami harus ikut serta karena perdamaian di Gaza adalah prioritas global,” kata Prasetyo.
