Longsor Cisarua: 80 Warga Masih Hilang, Pemerintah Berkoordinasi untuk Penyelamatan dan Pemulihan

Pencarian Korban Berlangsung 24 Jam Non-Stop, 80 Warga Masih Hilang

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengkonfirmasi bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di lokasi longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus berlangsung tanpa henti. Menurutnya, sekitar 80 warga masih dalam pencarian setelah bencana longsor besar melanda Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda, Desa Pasirlangu, pada dini hari, 23 Januari 2026.

Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah memfokuskan upaya penyelamatan dengan mengerahkan lebih dari 250 personel dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB, dan BPBD. Alat berat juga digunakan untuk mempercepat proses pencarian korban yang tertimbun di bawah lumpur dan puing-puing.

“Operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop karena masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” ujar Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana. Pemerintah daerah Jawa Barat telah menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari untuk memastikan penanganan bencana dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.

Bencana Longsor: Penyebab, Dampak, dan Tanggapan Pemerintah

Longsor besar di Cisarua terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat, 23 Januari 2026. Kondisi cuaca ekstrem ini memicu longsor pada pukul 03.00 WIB, disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor dan lumpur menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan.

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengungkap beberapa penyebab potensial longsor ini, termasuk deforestasi, pembangunan tidak berkelanjutan, dan perubahan iklim. Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk rencana relokasi warga terdampak.

Pemerintah juga mengerahkan lima klaster utama di lapangan, yaitu:

• Klaster SAR: Dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD.
• Klaster Kesehatan: Menyediakan pos kesehatan lapangan, ambulans siaga, dan layanan trauma healing.
• Klaster Logistik: Memastikan ketersediaan sembako, makanan siap saji, selimut, dan tenda darurat.
• Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan kabupaten.
• Klaster Pemulihan: Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan mencegah bencana susulan.

Penanganan Korban dan Pelayanan Pengungsi

Pratikno menekankan bahwa penanganan korban meninggal dilakukan secara optimal, mulai dari identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga. “Proses ini kami lakukan sebaik mungkin, termasuk pelayanan bermartabat bagi keluarga korban,” katanya.

Untuk pengungsi, pemerintah menyediakan tempat pengungsian yang aman, makanan siap saji tiga kali sehari, dan bantuan kesehatan. Klaster Kesehatan juga memberikan layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah menginstruksikan perbaikan rumah korban longsor. Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan pemulihan dan rekonstruksi dilakukan dengan cepat.

Pencegahan Bencana Susulan dan Langkah-Langkah Lanjutan

Pratikno mengingatkan pentingnya pencegahan bencana susulan, seperti banjir bandang atau longsor tambahan. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk:

• Pendataan cepat terhadap wilayah rawan bencana.
• Rencana relokasi warga terdampak.
• Pemantauan cuaca dan kondisi tanah.
• Pembangunan infrastruktur tanggul dan drainase.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap tanda-tanda bencana dan siap melakukan evakuasi jika diperlukan. “Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi bencana apapun,” tambah Pratikno.