Lewati ke konten
Noel Ebenezer Menuduh Partai dan Ormas Terlibat Kasus Pemerasan K3
Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, alias Noel, kembali menjadi sorotan publik setelah menuding adanya keterlibatan organisasi massa (ormas) dan partai politik dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Pernyataan ini dia sampaikan saat menjelang sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Noel mengungkap bahwa ormas yang terlibat bukanlah ormas berbasis agama, tetapi ia tidak mau menyebutkan nama organisasi secara eksplisit. “Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama,” ujarnya. Untuk partai politik, Noel hanya memberikan petunjuk dengan mengatakan ada huruf ‘K’ dalam nama partai tersebut. “Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,” tambahnya.
Meski memberikan petunjuk, Noel belum mau mengungkap detail lebih lanjut tentang ormas dan partai yang terlibat. Ia hanya mengatakan ada aliran uang yang berhubungan dengan kedua entitas tersebut. “Enggak, saya engak mau nyebutin dulu,” ujarnya. “Alirannya bukan terlibatnya, alirannya,” sambungnya.
Kasus Pemerasan K3 yang Menyangkut Noel Ebenezer
Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total Rp6,5 miliar. Dalam perkara ini, ia disebut menerima uang sebesar Rp70 juta. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker. Uang dan sepeda motor tersebut diperoleh dari ASN Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.
Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi dan potensi keterlibatan organisasi politik.
Reaksi Publik dan Implikasi Politik
Pernyataan Noel tentang keterlibatan ormas dan partai politik dalam kasus pemerasan K3 telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menganggap pernyataan tersebut sebagai upaya Noel untuk mengalihkan perhatian dari tanggung jawabnya sendiri, sementara pihak lain meminta penjelasan lebih lanjut dari partai yang dimaksud.
Partai politik yang memiliki huruf ‘K’ dalam namanya tentu saja menjadi sorotan. Beberapa partai yang mungkin dimaksud antara lain Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), atau Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) lainnya. Namun, tanpa penjelasan lebih lanjut dari Noel, spekulasi masih terus berlangsung.
Sementara itu, ormas yang bukan berbasis agama juga menjadi fokus perhatian. Beberapa ormas yang mungkin dimaksud antara lain ormas pemuda, ormas mahasiswa, atau ormas lainnya yang memiliki pengaruh di dunia politik. Namun, tanpa nama yang jelas, spekulasi masih terus berlangsung.
Langkah Selanjutnya dalam Kasus Pemerasan K3
Kasus pemerasan K3 yang melibatkan Noel Ebenezer masih dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan melanjutkan sidang pemeriksaan saksi untuk mengungkap lebih lanjut tentang keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.
Pihak penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keterlibatan ormas dan partai politik dalam kasus ini. Jika benar ada keterlibatan, maka langkah hukum yang tegas diperlukan untuk menghukum pelaku korupsi dan pemerasan yang melibatkan berbagai pihak.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sertifikasi K3. Pemerasan dalam pengurusan sertifikasi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang membutuhkan sertifikasi tersebut untuk keamanan dan kesehatan kerja.
