Beranda / Berita Lokal / Prabowo Subianto di WEF: Korupsi adalah Penyakit Nasional yang Harus Diperangi Tanpa Kompromi

Prabowo Subianto di WEF: Korupsi adalah Penyakit Nasional yang Harus Diperangi Tanpa Kompromi

Prabowo Subianto di WEF Korupsi adalah Penyakit Nasional yang Harus

Pernyataan Prabowo di WEF: Korupsi sebagai “Penyakit” yang Harus Diakui

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pidato yang mengejutkan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidatonya yang berlangsung selama 40 menit, Prabowo membandingkan korupsi dengan penyakit yang harus diakui sebelum dapat disembuhkan. “Seperti siapapun yang mengidap penyakit, kita harus punya keberanian untuk mengakui penyakit yang kita derita itu,” ujar Prabowo dalam bahasa Inggris.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi, meskipun banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. “Tidak banyak orang yang percaya kami bisa melakukannya, tapi kami tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan,” kata Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Kasus Korupsi BBM dan Pertamina: Bukti Komitmen Prabowo

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menemukan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah hanya beberapa pekan setelah ia dilantik. Kasus ini dikenal sebagai kasus Pertamax oplosan, yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.

“Dalam beberapa pekan pertama pemerintahan saya, kami mengungkap penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola BBM dan minyak mentah. Pada semua sektor ekonomi, kami menemukan pelanggaran dan praktik-praktik ilegal,” kata Prabowo, yang juga mantan menteri pertahanan.

Selain kasus BBM, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyita 4 juta hektare lahan dari kebun-kebun tanpa izin dan pertambangan ilegal. Lahan-lahan ini disita dalam satu tahun pertama kepemimpinannya.

Supremasi Hukum: Kunci Iklim Investasi yang Baik

Prabowo menekankan bahwa supremasi hukum adalah kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang baik. “Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara yang tanpa hukum, yang penegakan hukumnya meragukan,” kata Prabowo.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah akan menegakkan aturan hukum di atas kepentingan pribadi. “Supremasi hukum harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pribadi,” ujarnya.

Panggilan Investasi dan Komitmen Indonesia

Prabowo juga menggunakan kesempatan berpidato di WEF untuk mengajak para hadirin berinvestasi di Indonesia. “Indonesia saat ini menawarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kondisi yang stabil,” kata Prabowo.

Pidato Prabowo di WEF berlangsung bersama dengan Presiden sekaligus Chief Executive Officer WEF, Børge Brende. Dalam forum WEF tahun ini, pemimpin negara dan tokoh dunia lain juga menyampaikan pidato secara khusus, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, hingga Presiden Argentina Javier Milei.

Reaksi dan Tanggapan dari Dunia

Pidato Prabowo di WEF menuai berbagai reaksi dari dunia internasional. Beberapa analis menganggap pidato Prabowo sebagai langkah yang kuat dalam mempromosikan transparansi dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, ada juga yang meragukan komitmen pemerintah dalam mengatasi korupsi secara efektif.

Sementara itu, beberapa tokoh politik di Indonesia juga merespon pidato Prabowo. Beberapa pihak menganggap pidato Prabowo sebagai langkah yang tepat dalam mempromosikan transparansi, sementara pihak lain merasa bahwa pidato tersebut masih kurang konkret dalam mengungkapkan rencana tindak lanjut.

Kesimpulan: Komitmen Prabowo dalam Memerangi Korupsi

Pidato Prabowo di WEF 2026 menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi dan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dengan mengibaratkan korupsi sebagai penyakit yang harus diakui, Prabowo mengajak seluruh bangsa untuk bersama-sama memerangi masalah ini. Namun, tantangan masih ada, dan langkah-langkah konkret diperlukan untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *