WNI di Barisan Tentara Asing: Apa Nasib Kewarganegaraan Mereka?

Kasus Kezia Syifa dan WNI di Militer Asing Menyulut Debat

Pemerintah Indonesia mengaku akan proaktif menelusuri status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan bergabung dengan militer asing, termasuk Kezia Syifa di Amerika Serikat (AS) dan beberapa nama lain di Federasi Rusia. Kasus ini mengungkap kompleksitas hukum kewarganegaraan yang sering menjadi subjek perdebatan publik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa penelusuran akan dilakukan secara formal melalui koordinasi antar kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes) di Washington dan Moskwa.

Informasi tentang WNI yang menjadi anggota militer asing telah meluas di media sosial, memicu spekulasi apakah mereka secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yusril menegaskan bahwa kehilangan status WNI tidak terjadi secara otomatis, meskipun diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Kewarganegaraan: Apa yang Diatur?

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden. Namun, Yusril menekankan bahwa mekanisme pencabutan status WNI harus melalui proses administratif yang jelas.

Proses ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 dan 30 UU Kewarganegaraan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022. Yusril menjelaskan bahwa norma hukum hanya menjadi pedoman, bukan keputusan konkret.

• Kehilangan kewarganegaraan tidak berlaku otomatis.
• Proses pencabutan status WNI memerlukan Keputusan Menteri Hukum.
• Keputusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara.

Contoh lain yang diberikan Yusril adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP. Meski ancaman pidana sudah ada, pelaku tidak otomatis dihukum tanpa putusan pengadilan. Demikian pula dengan kehilangan kewarganegaraan, yang harus disertai dengan Keputusan Menteri Hukum.

Proses Verifikasi dan Keputusan Hukum

Berdasarkan PP 21 Tahun 2022, kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan pihak lain. Pemerintah akan melakukan verifikasi kebenarannya sebelum mengambil tindakan hukum.

Jika terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, Menteri Hukum akan mengeluarkan keputusan pencabutan status WNI. Keputusan ini baru mempunyai kekuatan hukum setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yusril menegaskan bahwa selama belum ada keputusan resmi dan pengumuman resmi, WNI yang bersangkutan secara hukum masih dianggap sebagai WNI. Pemerintah tidak akan berspekulasi dan akan proaktif mencari informasi yang akurat.

Implikasi Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah

Kasus Kezia Syifa dan WNI lainnya di militer asing mengungkapkan pentingnya pemahaman hukum kewarganegaraan yang tepat. Yusril menekankan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi atau spekulasi publik.

Pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses pencabutan status WNI dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak WNI yang mungkin terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.

Sementara itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak membuat kesimpulan sepele sebelum informasi resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Keberadaan WNI di militer asing memang menjadi perhatian, tetapi proses hukum harus dijalani dengan teliti.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Kasus ini juga mengungkapkan beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti:

• Bagaimana proses verifikasi status WNI di luar negeri?
• Apakah ada mekanisme peringatan atau penolakan bagi WNI yang ingin bergabung militer asing?
• Bagaimana dampak hukum bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan?

Pemerintah diharapkan memberikan jawaban yang jelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjaga kejelasan hukum dan hak-hak WNI. Kasus Kezia Syifa dan WNI lainnya di militer asing menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pemahaman hukum kewarganegaraan yang tepat.